Akibat Hukum Dikesampingkannya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata

Akibat Hukum Dikesampingkannya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata

Oleh Estomihi F.P Simatupang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular


Dalam sebuah perjanjian/ kontrak mungkin kita pernah menemukan klausula tentang syarat batalnya kontrak dengan mengenyampikan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Adapun tujuan dicantumkannya syarat batalnya kontrak ini adalah ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka kontrak akan batal dengan sendirinya tanpa perlu meminta pembatalan kepada pengadilan. 


Lain hal, jika kedua belah pihak tidak ada yang keberatan atau dirugikan ketika hal ini terjadi maka tentu hal itu tidak perlu dipersoalkan lagi, dengan sendirinya kontrak itu terhapus karena tidak ada yang menuntut. Namun bagaimana jika salah satu pihak tidak terima dan menganggap kontrak itu belum batal sedangkan dipihak lain menganggap bahwa perjanjian telah batal karena tidak dipenuhinya kewajibannya sesuai dengan syarat batal dalam perjanjian. Lalu apakah perjanjian itu batal demi hukum ataukah perjanjian itu masih mengikat kedua belah pihak ?


Salah satu asas dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak yang membebaskan kita untuk menentukan isi dan klausula kontrak. Lalu apakah dengan adanya asas itu kita lantas bertentangan dengan undang-undang ?. 


Pasal 1267 dengan jelas mengatakan bahwa pembatalan kontrak dilakukan dengan  meminta pembatalan kepada pengadilan jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu apakah persetujuan yang merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338) dapat mengenyampingkan pasal 1267 ? Apakah persetujuan tersebut dapat dikatakan sebagai lex specialist derogate legi generalis? sehingga dapat mengenyampingkan KUHPerdata. Bukankah mengenyampingkan Pasal 1266 dan 1267  merupakan perbuatan melawan hukum ?


Kebebasan menentukan isi dan klausula perjanjian menurut hemat penulis adalah kebebasan menentukan isi dan klausula perjanjian, sepanjang isi dan klausulu tersebut belum diatur dalam undang-undang.


Suatu Perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif (point 1 dan 2) .Yang dimaksud dapat dibatalkan (vernietigbaar) adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1321 s.d 1329 KUHPerdata.


Dan suatu perjanjian batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syarat obyektif (point 3 dan 4). Yang dimaksud batal demi hukum (Null and Void) adalah bahwa dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1332 s.d 1337 KUHPerdata


Dengan demikian, menurut penulis, perjanjian yang menncatumkan klausula batalnya kontrak dengan mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata adalah tidak sah (batal demi hukum). tidak sah atau batal demi hukum disini bukanlah keseluruhan kontrak/ perjanjian tetapi hanya sebatas klausula yang mencantumkan syarat batal kontrak dengan mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.


Referensi :
Kitab Undang Hukum Perdata

sumber : www.berandahukum.com
Read More
Pentingnya Memahami Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pentingnya Memahami Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENTINGNYA MEMAHAMI JENIS KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
(Abu Sopian Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Palembang)

Ada berbagai macam jenis kontrak yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah seperti kontrak lump sum, kontrak harga satuan, kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, kontrak persentase, dan kontrak terima jadi (turnkey contract). Pejabat Pembuat Komitmen harus memilih jenis kontrak yang tepat sesuai dengan jenis kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kesalahan dalam menentukan jenis kontrak bukan saja akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak terkait dengan kesepakatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia barang/jasa seperti cara pembayaran dan kemungkinan perubahan kontrak, tetapi juga dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan pemenang lelang oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan.


Tulisan ini mencoba menguraikan tentang perlunya para pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah untuk memahami setiap jenis kontrak.


A. Jenis Kontrak

Peraturan Presiden R.I nomor 70 tahun 2012 tentang Revisi Kedua Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 50 menggolongkan jenis kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan:


a. Cara pembayaran;
b. Pembebanan tahun anggaran;
c. Sumber pendanaan; dan
d. Jenis pekerjaan

Berdasarkan cara pembayaran, kontrak dikelompokkan dalam 5 (lima) jenis konrak yaitu:

1) Kontrak Lump sum;
2) Kontrak Harga Satuan;
3) Kontrak gabungan Lump sum dan Harga satuan;
4) Kontrak Persentase; dan
5) Kontrak terima jadi (turnkey contract).


Berdasarkan pembebanan tahun anggaran, kontrak digolongkan dalam 2 (dua) jenis kontrak yaitu:

1) kontrak tahun tunggal; dan
2) kontrak tahun jamak.


Berdasarkan sumber pendanaan, kontrak digolongkan dalam 3 (tiga) jenis kontrak yaitu:
1) kontrak pengadaan tunggal;
2) kontrak pengadaan bersama; dan
3) kontrak payung (Framework contract).

Berdasarkan jenis pekerjaan, kontrak digolongkan dalam 2 (dua) jenis kontrak yaitu:

1) kontrak pengadaan pekerjaan tunggal; dan
2) kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi.

Kontrak Lump sum diuraikan dalam pasal 51 ayat (1) Perpres 70 yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa
c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;
d. Sifat pekerjaan berorientasi pada keluaran (output based);
e. Total harga penawaran bersifat mengikat;
f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.


Kontrak harga satuan diuraikan dalam pasal 51 ayat (2) Perpres 70 yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;

b. Volume atau kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;

c. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan

d. Dimungkingkan adanya pekerjaan tambah kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.


Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan diuraikan dalam pasal 51 ayat (3) Perpres 70 yaitu kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Kontrak persentase diuraikan dalam pasal 51 ayat (4) Perpres 70 yaitu merupakan kontrak pengadaan konsultansi/jasa lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyedia jasa konsultansi/jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan

b. Pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.

Kontrak terima jadi diuraikan dalam pasal 51 ayat (5) Perpres 70 merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
b. Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang ditetapkan.

Kontrak tahun tunggal diuraikan dalam pasal 52 ayat (1) Perpres 70 yaitu merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama 1 (satu) tahun anggaran.

Kontrak tahun jamak diuraikan dalam pasal 52 ayat (2) Perpres 70 merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapat persetujuan:

a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

b. Menteri/Pimpinan lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan: penanaman bibit dan pengadaan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service.


Khusus untuk kontrak tahun jamak pada pemerintah daerah menurut pasal 52 ayat (3) harus disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kontrak pengadaan tunggal diuraikan dalam pasal 53 ayat (1) Perpres 70 yaitu merupakan kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

Kontrak pengadaan bersama diuraikan dalam pasal 53 ayat (2) Perpres 70 yaitu merupakan kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani kontrak.

Kontrak payung (Framework contract) diuraikan dalam pasal 53 ayat (3) Perpres 70 merupakan kontrak harga satuan antara pemerintah dengan penyedia barang/jasa yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Diadakan untuk menjamin harga barang/jasa yang lebih efisien, ketersediaan barang/jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani; dan

b. Pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/satuan kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa secara nyata.


Kontrak pengadaan pekerjaan tunggal diuraikan dalam pasal 54 ayat (1) Perpres 70 yaitu kontrak pengadaan barang/jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.

Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi diuraikan dalam pasal 54 ayat (2) Perpres 70 merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah para pihak yang terkait khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) perlu memahami setiap jenis kontrak terutama jenis kontrak berdasarkan cara pembayaran, yaitu:

a. kontrak lump sum;
b. kontrak harga satuan;
c. kontrak gabungan lump sum dan harga satuan;
d. kontrak persentase; dan
e. kontrak terima jadi.

Bagaimana perlakuan terhadap penawaran peserta lelang (dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa) dan bagaimana pula perlakuan terhadap kontrak (dalam pelaksanaan kontrak) dikaitkan dengan salah satu jenis kontrak yang telah dipilih untuk digunakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dicermati dari uraian berikut.

B. Keharusan memilih jenis kontrak yang tepat.

Pemilihan jenis kontrak untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh PPK. Perpres nomor 70 tahun 2012 mewajibkan PPK menentukan bahwa pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa PPK harus menentukan jenis kontrak yang akan digunakan. Jenis kontrak yang akan digunakan harus sesuai dengan kegiatan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor atau rumah dinas tidak mungkin digunakan kontrak harga satuan melainkan harus menggunakan kontrak lump sum. Hal ini disebabkan perbedaan lokasi, type/model, ukuran dan struktur tanah tempat rumah akan dibangun akan menyebabkan perbedaan jenis pekerjaan yang harus dikerjakan dan akan berpengaruh pada total biaya yang diperlukan untuk masing masing bangunan. Demikian juga pengadaan bahan makanan untuk pasien rawat inap di rumah sakit dan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana pada rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan tidak tepat kalau menggunakan kontrak lump sum melainkan harus menggunakan kontrak harga satuan karena jumlah pasien dan narapidana/tahanan yang akan diberi makan belum dapat dipastikan.

PPK harus secara tegas menetapkan nama jenis kontrak yang akan digunakan dalam pengadaan barang/jasa. Jenis kontrak tersebut harus dicantumkan oleh Pokja ULP dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan harus dijelaskan kepada peserta lelang dalam acara penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) serta dijadikan salah satu acuan dalam menetapkan pemenang lelang. Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa Pokja ULP dan peserta lelang harus memiliki persepsi yang sama terhadap jenis kontrak yang digunakan karena perbedaan jenis kontrak akan mempengaruhi proses evaluasi dokumen penawaran.

Perlunya PPK memahami jenis kontrak karena pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa akan terkait dengan kemungkinan penyesuaian pekerjaan serta perubahan kontrak. Sedangkan bagi Pokja ULP, pemahaman terhadap jenis kontrak merupakan salah satu pengetahuan penting yang diperlukan dalam mengevaluasi dokumen penarawan. Perbedaan jenis kontrak berarti berbeda pula cara mengevaluasi dokumen. Sebagai contoh jika menggunakan kontrak lump sum maka hasil koreksi aritmatik tidak boleh merubah urutan penawaran karena yang diberlakukan bukan harga terkoreksi melainkan harga yang tercantum dalam surat penawaran. Sebaliknya jika menggunakan kontrak harga satuan harga yang digunakan untuk menentukan urutan harga penawaran didasarkan pada hasil koreksi aritmatika.


C.K Kesesuaian antara jenis kontrak dengan jenis pekerjaan


PPK harus memilih salah satu jenis kontrak yang tepat yang akan dicantumkan dalam dokumen lelang oleh Pokja ULP. Dilihat dari pembebanan tahun anggaran, sumber pendanaan, dan jenis pekerjaan, pada umumnya kontrak yang dipilih adalah kontrak tahun tunggal, kontrak pengadaan tunggal, dan kontrak pekerjaan tunggal. Konsekuensi dari perbedaan jenis kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran, sumber pendanaan, dan jenis pekerjaan tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap jalannya proses lelang. Karena semua jenis kontrak tersebut dapat digunakan untuk hampir setiap jenis pekerjaan. Pengaruh dari pemilihan jenis kontrak lainnya yaitu kontrak tahun jamak, kontrak pekerjaan bersama, kontrak payung, dan kontrak pekerjaan terintegrasi akan terjadi pada tahapan setelah proses lelang sebagai berikut:

Kontrak tahun jamak mengharuskan penandatangan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan dari:

a. Menteri/Pimpinan Lembaga untuk kontrak yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) bagi penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan cleaning service.

b. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan tersebut pada huruf a di atas.

c. Kepala daerah untuk kontrak tahun jamak pada pemerintah daerah.


Kontrak pekerjaan bersama ditandatangani oleh lebih dari satu PPK dan satu penyedia barang/jasa. Kontrak payung dilakukan antara pihak yang mewakili pemerintah dengan penyedia barang/jasa untuk digunakan sebagai acuan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Insitusi dalam melaksanakan barang/jasa. Kontrak payung menetapkan item barang serta harga setiap item barang namun tidak membebankan pelaksanaan kontrak kepada salah satu DIPA atau instansi tertentu. Karena itu kontrak payung dapat dimanfaatkan oleh semua Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Insitusi.

Penyesuaian jenis pekerjaan dengan jenis kontrak perlu dilakukan terhadap jenis kontrak yang dibedakan berdasarkan cara pembayaran (kontrak lump sum, kontrak harga satuan, kontrak gabungan, kontrak persentase, dan kontrak terima jadi). Contoh kesesuian jenis pekerjaan dengan jenis kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis kontrak
Jenis pekerjaan
Kontrak lump sum
Pekerjaan konstruksi, perbaikan kendaraan, pengadaan peralatan kantor, pengadaan alat tulis kantor.
Kontrak harga satuan

Pengadaan bahan makanan pasien di rumah sakit, pengadaan bahan makanan narapidana, pengadaan konsumsi peserta diklat, pengadaan jasa pencucian pakaian (loundry) untuk peserta diklat.

Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

Pekerjaan pembangunan yang menggunakan pondasi pancang (pondasi pancang menggunakan kontrak harga satuan, bangunannya menggunakan kontrak lumpsum). Pekerjaan memasang batu penahan sisi kiri dan kanan jalan serta pengadaan tanah penimbunan jalan (pemasangan batu penahan menggunakan kontrak lump sum, pekerjaan pengadaan tanah penimbunan menggunakan kontrak harga satuan).


Kontrak persentase

Penkerjaan pengadaan jasa konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan pembangunan gedung.


Kontrak terima jadi

Pekerjaan pembelian suatu barang atau instalasi jadi yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya.



D. Perbedaan cara evaluasi penawaran berdasarkan jenis kontrak

Pada umumnya setiap surat penawaran peserta lelang disertai dengan lampiran berupa daftar kuantitas dan harga yang memuat semua item barang, jumlah unit setiap item barang, harga satuan masing unit barang, jumlah harga setiap item barang, serta total harga seluruh item barang. Untuk mengetahui kebenaran hitungan yang mendasari nilai penawaran dari setiap peserta lelang, Pokja ULP harus melakukan koreksi aritmatik terhadap daftar kuantitas dan harga yang merupakan lampiran dari surat penawaran. Koreksi aritmatik adalah koreksi terhadap hitungan-hitungan seperti perkalian, pembagian, dan penjumlahan yang terdapat dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Pelaksanaan koreksi aritmatik memiliki keterkaitan dengan jenis kontrak karena perbedaan jenis kontrak menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap hasil koreksi aritmatik sebagai berikut:

1. Jika terdapat perbedaan harga penawaran yang tertulis dengan angka dengan nilai penawaran yang tertulis dengan huruf, maka perlakuannya adalah:

- Jika kontrak yang digunakan adalah kontrak lump sum maka yang berlaku adalah nilai yang tertulis dengan huruf. Nilai penawaran tersebut diberlakukan sebagai dasar penentuan urutan pemenang. Hasil koreksi aritmatik tidak dapat merubah nilai penawaran, meskipun ternyata terdapat kesalahan hitungan aritmatik dalam daftar kuantitas dan harga yang jika dikoreksi menyebabkan perubahan nilai total yang terdapat dalam daftar kuantitas dan harga tersebut.

- Jika kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan maka yang berlaku adalah hasil koreksi aritmatik. Hasil koreksi aritmatik dapat menyebabkan perubahan urutan peserta berdasarkan harga penawaran.

2. Jika terdapat harga satuan barang yang lebih dari 110% harga satuan dalam HPS, maka perlakuannya adalah:


- Jika kontrak yang digunakan adalah kontrak lump sum hal tersebut tidak perlu diklarifikasi.

- Jika kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan, harga satuan yang lebih dari 110% HPS tersebut disebut harga timpang. Jika peserta dengan penawaran tersebut akhirnya ditunjuk sebagai pemenang lelang terhadap harga timpang tersebut harus dilakukan klarifikasi. Kontrak antara PPK dengan Penyedia untuk item barang yang harganya timpang tersebut hanya sebanyak unit yang tercantum dalam HPS. Dalam hal terjadi perubahan kontrak dengan penambahan unit barang maka untuk tambahan barang yang harganya timpang tersebut harganya harus menggunakan harga satuan dalam HPS.

3. Jika jumlah unit barang yang ditawarkan dalam daftar kuantitas dan harga berbeda dengan jumlah unit barang yang diinginkan/dicantumkan dalam dokumen pemilihan maka perlakuannya adalah:

- Jika kontrak yang digunakan adalah kontrak lump sum maka dalam koreksi aritmatik Pokja ULP hanya memperbaiki jumlah unit barang tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lelang tanpa merubah jumlah harga barang yang merupakan hasil perkalian antara jumlah unit barang dengan harga satuan barang. Total harga penawaran dalam daftar kuantitas dan harga tidak perlu dikoreksi.

- Jika kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan maka apabila jumlah barang yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga melebihi yang diinginkan/tercantum dalam dokumen lelang, maka jumlah barang tersebut diganti sesuai dengan yang diinginkan dan jumlah harga barang tersebut dikoreksi berdasarkan jumlah unit barang dikali dengan harga satuan yang ditawarkan oleh penyedia dalam daftar kuantitas dan harga. Hasil koreksi aritmatik tersebut dapat merubah urutan peserta berdasarkan harga penawaran.

Jika jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak lump sum, koreksi aritmatik hanya dilakukan terhadap volume pekerjaan tanpa merubah harga penawaran. Dengan demikian berdasarkan hasil koreksi aritmatik urutan pemenang adalah:

Pemenang pertama : PT B dengan penawaran Rp364.925.000,- Pemenang cadangan I : PT. A dengan penawaran Rp372.295.000,- Pemenang cadangan II : PT. C dengan penawaran Rp387.765.000,-

Jika menggunakan kontrak harga satuan koreksi aritmatik dapat merubah harga penawaran dan dapat menyebabkan penawaran peserta dinyatakan gugur. Perhitungan koreksi aritmatik terhadap daftar kuantitas dan harga pada penawaran di atas adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil koreksi aritmatik tersebut jika menggunakan kontrak harga satuan maka PT B akan dinyatakan gugur dalam evaluasi teknis karena jumlah barang yang ditawarkan tidak cukup. PT B tidak memenuhi salah satu kriteria lulus evaluasi teknis yaitu:


a. Jumlah barang yang ditawarkan tidak kurang dari yang diinginkan/ dicantumkan dalam dokumen pemilihan;

b. Spesifikasi teknis barang/jasa yang dicantumkan dalam dokumen lelang terpenuhi; dan

c. Penyelesaian pekerjaan tidak terlambat dari yang ditetapkan dalam dokumen lelang.


Dengan demikian urutan pemenang jika menggunakan kontrak harga satuan adalah sebagai berikut:


1. PT. A dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp374.275.000,00
2. PT. C dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp378.675.000,00


F. Perubahan kontrak


Ketentuan tentang perubahan kontrak diatur dalam pasal 87 Perpres nomor 70 tahun 2012. Keterkaitan antara perbedaan jenis kontrak dengan ketentuan tentang perubahan kontrak adalah :


a. untuk kontrak harga satuan dapat dilakukan perubahan.

b. untuk kontrak gabungan lump sum dan harga satuan dapat dilakukan perubahan, pada bagian kontrak yang menggunakan harga satuan, sedangkan bagian kontrak yang menggunakan kontrak lump sum tidak boleh dilakukan perubahan.

c. untuk lump sum tidak boleh dilakukan perubahan, kecuali perubahan yang disebabkan oleh masalah administrasi.


Hal-hal yang dapat dijadikan alasan perubahan kontrak adalah perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan kontrak dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak. Sedangkan bentuk perubahan kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) meliputi:

a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
d. Mengubah jadwal pelaksanaan.


G. Daftar Pustaka/Daftar Bacaan:


1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
2. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012
3. Peraturan Kepala LKPP nomor 14 tahun 2012



Read More
Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Bertentangan dengan Undang-Undang

Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Bertentangan dengan Undang-Undang

Berdasarkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), sahnya suatu perjanjian adalah :
  1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
  3. suatu hal tertentu; 
  4. suatu sebab yang halal. 
Syarat-syarat perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif.

Perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif (angka 1 dan 2)

perjanjian tersebut batal demi hokum apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syarat obyektif (angka 3 dan 4).

Pengertian dapat dibatalkan (vernietigbaar) adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

Sedangan pengertian batal demi hukum (Null and Void) adalah dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian kerja itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan.



Dalam Pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak penah terjadi perjanjian.


Read More

Popular Posts