chitika

Jenis-jenis Kontrak

Jenis-jenis Kontrak

1.Kontrak Menurut Sumber Hukumnya.

Kontrak menurut sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan.

2.Kontrak Menurut Namanya.

Didalam Pasal 1319 KUHPerdata dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu:

Kontrak Nominaat (Bernama).

Kontrak Nominat adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPerdata. Yang termasuk dalam kontrak nominat adalah jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, sewa-menyewa, dll.

Kontrak Innominaat (Tidak Bernama).


Ialah Kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kontrak innominaat adalah Leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim, joint venture, kontrak karya, keagenan, production sharing, dll.

3.Kontrak Menurut Bentuknya.

Didalam KUHPerdata, tidak disebut secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

Kontrak Lisan.

Kontrak Lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdata).

Kontrak Tertulis.

Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdata).

Kontrak ini dibagi menjadi dua macam:
‐Akta dibawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.
‐Akta yang dibuat oleh notaris, merupakan akta pejabat. Contohnya, baerita acara Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) dalam suatu PT.

4.Kontrak Timbal Balik.

Kontrak Timbal Balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli, dan sewa menyewa.

5.Perajanjian cuma-cuma atau dengan Alas Hak yang membebani.

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya: hadiah dan pijam pakai.

Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian disamping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi (Kontrak) dari pihak lain, yang menurut hukum saling berkaitan. Contonya: A menjanjikan kepada B suatu jumlah tertentu. Jika B menyerahkan sebuah benda tertentu pula kepada A.

6.Perjanjian Berdasarkan Sifatnya.

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya prjanjian tersebut.

Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

Perjanjian Kebendaan (Zakelijke Overeenkomst)

Perjanjian Kebendaan adalah suatu perjanjian yang ditimbulkan hak kebendaan diubah atu dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan. Contoh : Perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik.

Perjanjian Obligatoir

Perjanjian yang merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

7.Perjanjian Dari Aspek Larangannya.

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.


Read More
Istilah Kontrak

Istilah Kontrak

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu contracts. Dalam bahasa Belanda disebut Overeenkomst (perjanjian).
Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi; “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
Definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata ini adalah;
-Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian
-Tidak tampak asas konsensualisme dan

-Bersifat dualisme

Read More
Asas-asas Hukum Kontrak

Asas-asas Hukum Kontrak

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Ahmadi Miru kebebasan itu berupa :
  • -Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak; 
  • -Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian; 
  • -Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian 
  • -Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan 


-Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  • Pasal 1338: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 
  • Subekti, asas kebebasan berkontrak=>Asas otonomi karena para pihak membuat undang-undang bagi mereka sendiri. 
  • Asas Kebebasan Berkontrak=>Prinsip umum dan tertulis diakui sebagian besar Negara di dunia =>Prinsip universal


2. Asas Konsensualisme
  • Konsensual secara sederhana diartikan sebagai kesepakatan. 
  • Dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak lahirlah kontrak, meskipun kontrak pada saat itu belum dilaksanakan. 
  • Hal ini berarti juga bahwa dengan tercapinya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya=> Perjanjian itu bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. 
  • Asas konsensualisme tidak berlaku bagi semua jenis kontrak, hanya berlaku bagi kontrak konsensual terhadap kontrak formal dan riel tidak berlaku. 
  • Asas konsensual dapat dilihat pada Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. 


3. Asas Pacta Sunt Servanda
  • Disebut juga asas mengikatnya suatu perjanjian/kontrak atau asas kepastian hukum 
  • Asas ini bertujuan agar hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagai mana layaknya suatu undang-undang 
  • Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak 
  • Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” 


4. Asas Itikad Baik
  • Pasal 1338 (3): “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. 
  • Merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. 
  • Dibagi 2: 
Itikad baik nisbi=>orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek.

Itikad baik mutlak=>penilainnya terletak pada akal sehat dan keadilan dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5. Asas kepribadian ( personalitas)
  • •Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. 
  • •Pengecualian ( Pasal 1317 dan 1318 KUHPerdata)

Disamping kelima asas itu,didalam lokakarya hukum perikatan yan diselenggarakan oleh pembinaan hukum nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 s/d tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional:

1. Asas kepercayaan

Bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakanghari.


2. Asas persamaan hukum

Bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjianmempunyai kedudukan,hak,dan kewajiban yang sama dalam hukum.mereka tidak dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain,walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit,agama,dan ras.


3. Asas keseimbangan

Asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu denga itikad baik.


4. Asas kepastian hukum


Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepatian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjia, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuaatnya.


3. Asas keseimbangan

Asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu denga itikad baik.


4. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepatian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.


5. Asas moral

Suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.


6. Asas kepatutan


Asas kepatutan tertuang dalam psl 1339 KUHperdata.asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.


7. Asas kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian.suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur,akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.


8. Asas perlindungan (protection)


Asas ini mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu dapat perlindungan itu adalah pihak debitur, karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah.


Read More
Para pihak dalam hukum kontrak/perjanjian

Para pihak dalam hukum kontrak/perjanjian

Para pihak dalam hukum kontrak/perjanjian


Para pihak dalam hukum kontrak/ Perjanjian :
-Orang perorangan
-Badan usaha yang bukan badan hukum => Firma, CV.
-Badan hukum => PT.
Dapat bertindak untuk :
-Kepentingan dan atas namanya sendiri
-Atas nama sendiri untuk kepentingan orang lain =>Wali

-Untuk dan atas nama orang lain =>Pemegang kuasa


Read More
Unsur-unsur Perjanjian Kontrak

Unsur-unsur Perjanjian Kontrak

Unsur-unsur perjanjian /kontrak

Pasal 1320 

-Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
-Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
-Suatu hal tertentu
-Suatu sebab yang halal


Secara umum 

-Ada pihak-pihak =>minimal 2 pihak
-Kata sepakat/persetujuan =>Pernyataan kehendak=>Saling mengisi
-Ada objek =>berupa benda
-Ada tujuannya =>Mengalihkan hak atas benda yang menjadi objek perjanjian

-Bentuk tertentu =>Lisan dan tulisan.


Read More
Sistem Pengaturan Hukum Kontrak

Sistem Pengaturan Hukum Kontrak

Sistem pengaturan hukum komtrak adalah sistem terbuka (Open system)

=>Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang- undang.

=Hal ini disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdata (1): ‘Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk; 

1.Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2.Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
3.Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persayrataan, dan
4.Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.


•Janji itu sendiri ada yang sepihak dan 2 pihak
=>2 pihak :
  • Ada yang berlawanan, cth : jual beli mobil =>yang satu mau uangnya sedangkan yg lain mau mobilnya 
  • Tidak berlawanan, cth : Pendirian PT=>dimana semua pengurus punya kepentingan yang sama dan tujuan yang sama 
  • Pasal 1233 KUHPerdata =>Perjanjian merupakan salah satu sumber yang bisa menimbulkan perikatan.
  • Secara umum : Perikatan =>Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
  • Perikatan yang lahir dari perjanjian=>Paling banyak ditemukan dan dikembangkan para ahli/praktisi, dll Contoh : Jual beli, perjanjian kerja, dll 
  • Pasal 1313 KUH Perdata =>Perjanjian: Suatu perbuatan dengan mana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Read More
Pengertian Hukum Kontrak

Pengertian Hukum Kontrak

Pengertian Hukum Kontrak.
 
Salim. H,S, Hukum Kontrak: Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang   mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih   berdasarkan   kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
Charles L Knapp dan  Nathan M Crystal, Hukum Kontrak : Mekanisme   hukum   dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul   dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa yang akan   datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan   (yang nyata maupun yang tidak nyata), kinerja pelayanan, dan   pembayaran dengan uang.


Lawrence M. Friedman, Hukum Kontrak: Perangkat hukum yang hanya   mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis   perjanjian tertentu.

Michael D Bayles, Hukum kontrak: Aturan hukum yang berkaitan dengan   pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.


Read More
Tempat Dan Pengaturan Hukum Kontrak

Tempat Dan Pengaturan Hukum Kontrak

Tempat Dan Pengaturan Hukum Kontrak

Hukum kontrak diatur dalam buku III KUH Perdata=>terdiri 18 bab dan 631 pasal=> Mulai Pasal 1233 -1864 KUH Perdata.


Hal- hal yang diatur didalam Buku III KUH Perdata:

1.Perikatan pada umumnya (Pasal 1233-1312 KUH Perdata).
2.Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian (Pasal 1313-1351 KUH Perdata).
3.Hapusnya perikatan (Pasal 1381-1456 KUH Perdata).
4.Jual beli (Pasal 1457-1540 KUH Perdata).
5.Tukar menukar (Pasal 1541-1546 KUH Perdata).
6.Sewa menyewa (Psal1548-1546 KUH Perdata).
7.Pesetujuan melakukan pekerjaan (Pasal 1601-1617 KUH Perdata).
8.Persekutuan (Pasal 1618-1652 KUH Perdata)
9.Badan hukum (Pasal 1653-1665 KUH Perdata)
10.Hibah (Pasal 1666-1693 KUH Perdata)
11.Penitipan Barang (Pasal 1694-1739 KUH Perdata)
12.Pinjam pakai (Pasal 1740-1753 KUH Perdata)
13.Pinjam- meminjam (Pasal 1754-1769 KUH Perdata)
14.Bunga tetap atau abadi (Pasal 1770-1773 KUH Perdata)
15.Perjanjian untung-untungan (Pasal 1774-1791 KUH Perdata)
16.Pemberian kuasa (Pasal 1792-1819 KUH Perdata)
17.Penanggung utang (Pasal 1820-1850 KUH Perdata)
18.Perdamaian (Pasal 1851-1864 KUH Perdata)



Read More
Istilah Hukum Kontrak

Istilah Hukum Kontrak

  1. •Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu contract of law
  2. •Dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenscomst recht 
  3. •Para ahli memberikan pendapat yang berbeda-beda untuk pengertian dari hukum kontrak.
  4. •Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
  5. •Untuk istilah juga berdeda-beda, ada yang memakai hukum kontrak ada juga memakai hukum perjanjian 
  6. •Dalam hal ini kita maknai dengan makna yang sama.
Read More
Sumber Hukum Kontrak

Sumber Hukum Kontrak

Sumber Hukum Kontrak 



1.Sumber Hukum Kontrak Dalam Civil Law .

Pada dasarnya sumber hukum kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

Sumber Hukum Materiil.

Ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, stuasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkebangan internasional, dan keadaan geografis.

Sumber Hukum Formiil.

Merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum, ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Yang diakui umum sebagai hukum formiil ialah Undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Keempat hukum formil ini juga merupakan sumber hukum kontrak

Sumber hukum kontrak yang berasal dari peraturan perundang-undangan:

  • Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) 
  • KUH Perdata (BW)
  • KUH Dagang 
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 
  • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.
  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. 
  • dll

2. Sumber hukum Kontrak Amerika (Common Law).

Dalam hukum kontrak Amerika (Common Law), sumber hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum primer dan sekunder.

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang utama, para pengacara dan hakim menganggap bahwa sumber primer dianggap sebagai hukum itu sendiri. Sumber hukum primer meliputi Keputusan hakim (Judicial Opinion), Statuta, dan peraturan lainnya.

Sumber hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang kedua, sumber hukum sekunder ini mempunyai pengaruh dalam pengadilan, karena pengadilan dapat mengacu pada sumber hukum sekunder tersebut.

Sumber hukum sekunder ini terdiri dari :

  • Restatement =>merupakan hasil rumusan ulang tentang hukum. Rumusan ini dilakukan karena timbulnya ketidak pastian dan kurangnya keseragaman dalam hukum dangang (Commercial Law). Menyerupai uu , meliputi; black letter, pernyataan-pernyataan dari “aturan umum”
  •  Legal Commentary (Komentar Hukum) =>dianalogikan dengan doktrin dalam hukum kontinental, karena Commentary Of Law merupakan pendapat atau ajaran-ajaran dari para pakar tentang hukum kontrak.

Read More

chitika

Popular Posts

kb